M. Guntur Hamzah
Kontributor utama artikel ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan subjek. |
M. Guntur Hamzah | |
---|---|
Hakim Konstitusi Republik Indonesia | |
Mulai menjabat 23 November 2022 [1] | |
Ditunjuk oleh | DPR RI |
Presiden | Joko Widodo |
Pengganti Petahana | |
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI | |
Masa jabatan 2015–2022 | |
Presiden | Joko Widodo |
Pengganti Heru Setiawan (Plt.) | |
Informasi pribadi | |
Lahir | 8 Januari 1965 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia |
Suami/istri | Ria Mardiana Yusuf |
Anak | 2 |
Almamater | Universitas Hasanuddin Universitas Padjadjaran Universitas Airlangga |
Pekerjaan | Akademisi |
Profesi | Hakim |
Situs web | mguntur |
Sunting kotak info • L • B |
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. (lahir 8 Januari 1965) adalah akademisi Indonesia yang menjabat sebagai Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.[2] Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dari 18 Mei 2015 sampai 2022.[3] Pada 23 November 2022, ia dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggantikan Aswanto untuk periode 2022–2035.[1][4]
Riwayat Hidup
Kehidupan awal
Guntur Hamzah lahir dan besar di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 1988. Ia meneruskan pendidikan Magister Hukum (MH), Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, lulus pada tahun 1995, dan Program Doktor di bidang Ilmu Hukum (DR) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, dengan predikat lulus summa cum laude pada tahun 2002.[5]
Karier
Sebelum dilantik menjadi Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, ia juga dikenal sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) MK dan juga tercatat sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.[6]
Guntur Hamzah terpilih setelah melalui proses seleksi terbuka yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya MK yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 lalu.[7]
Pada tanggal 4 Februari 2021, Guntur Hamzah terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Indonesia untuk periode 2021-2025 melalui Musyawarah Nasional APHTN-HAN Indonesia VI (3-4 Februari 2021) di Samarinda, Kalimantan Timur.[8]
Pada tanggal 23 November 2022, Guntur Hamzah dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk periode 2022–2035 atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ia dilantik oleh Presiden Republik Indonesia menurut Keputusan Presiden Nomor 114 B tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR RI.[1][4]
Buku
- Hamzah, Guntur. 2019. Hukum Tata Niaga Produk Pertanian Hakikat, Urgensi, dan Fungsi. Jakarta : Rajawali Pers. ISBN 9786232311428
- Hamzah, Guntur. 2020. Peradilan Modern Implementasi ICT di Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Rajawali Pers. ISBN 9786232315198
- Hamzah, Guntur. 2022. Birokrasi Modern. Jakarta : Rajawali Pers. ISBN 9786233723046
Penghargaan
- Satyalancana Karya Satya untuk pengabdian 10 Tahun, 20 Tahun, dan 30 Tahun.
- Anugerah Bintang Jasa Nararya dari Presiden RI yang diberikan pada tanggal 13 Agustus 2020 di Istana Negara.[9]
Jurnal
- Jurnal Ilmiah Relationship between Energy Consumption in International Market and Indonesia Prices Regulation
- Jurnal Empowerment Community Leaders as to Strengthen the Implementation of Regional Autonomy
- Jurnal Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum
Benchmarking dan Konferensi di Luar Negeri
- 2018. Jerman (Bilateral Meeting with Director of The Willy Brandt School of Public Policy, Erfurt)).[10]
- 2019. Belanda (Speech on the Joint Conference: The Protection of Economic, Social and Cultural Rights in the Age of Exits: Challenges and Perspectives, The Hague).[11]
- 2020. Malaysia (Opening Legal Year of Mahkamah Persekutuan Malaysia, Putra Jaya).[12]
Referensi
- ^ a b c Febriyan (2022-11-23). "Resmi, Guntur Hamzah Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi Gantikan Aswanto". Tempo. Diakses tanggal 2022-12-17.
- ^ Guru Besar FH Unhas Resmi Jabat Sekjen MK. HukumOnline.com
- ^ Guntur Hamzah Jadi Sekjen MK. Detik.com.
- ^ a b "Hakim | Mahkamah Konstitusi RI". www.mkri.id. Diakses tanggal 2022-12-17.
- ^ Profil Pejabat M. Guntur Hamzah - Mahkamah Konstitusi RI. Profil Sekjen MKRI
- ^ Guru Besar Di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- ^ M. Guntur Hamzah Resmi Jadi Sekjen Mahkamah Konstitusi. Website MKRI.
- ^ Sekjen MK Terpilih Jadi Ketua 'Pendekar Hukum' Tata Negara Indonesia.Website MKRI.
- ^ Penerima Anugerah Bintang Jasa Nararya Dari Presiden RI
- ^ MKRI Perkuat Kerja Sama dengan Max Planck Foundation. Website Mkri.id.
- ^ Economic Social and Cultural Rights in an Age of Exits. Website Kemlu.go.id.
- ^ Pererat Hubungan, MKRI Hadiri "Opening Legal Year" MA Malaysia. Website Mkri.id.
Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi M. Guntur Hamzah
- (Indonesia) Profil M. Guntur Hamzah Di Situs Resmi Mahkamah Konstitusi RI
- Artikel yang diduga memuat konflik kepentingan
- Orang hidup berusia 59
- Kelahiran 1965
- Akademikus Indonesia
- Tokoh hukum Indonesia
- Dosen Indonesia
- Dosen Universitas Hasanuddin
- Profesor Indonesia
- Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Alumni Universitas Hasanuddin
- Alumni Universitas Airlangga
- Alumni Universitas Padjadjaran
- Tokoh dari Makassar
- Penerima Bintang Jasa Nararya
- Penerima Satyalancana Karya Satya