Mobil Dinas, Bupati Halim Tak Jadi Gunakan Land Cruiser Baru Senilai Rp2,6 Miliar

Harianjogja.com, BANTUL—Bupati Bantul Abdul Halim Muslih angkat bicara terkait dengan Keputusan Gubernur DIY No.497/Kep/2024 tentang Hasil Evaluasi Raperda APBD Bantul 2025 dan Raperda Penjabaran APBD Bantul 2025.

Dalam Keputusannya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah mencoret penganggaran Rp5,81 miliar untuk pengadaan mobil dinas untuk bupati, wakil bupati, dan pimpinan DPRD Bantul.

Khusus, untuk mobil dinas bupati Bantul, pada rancangan APBD 2025, dianggarkan pembelian 1 unit Toyota Land Cruiser senilai Rp2,6 miliar.

"Satu kata, setuju. Saya setuju dengan hasil evaluasi tersebut. Dan, tunduk patuh terhadap evaluasi gubernur dan akan saya jalankan dengan konsekuen," kata Halim ditemui di ruang kerjanya, Jumat (3/1/2025). 

Halim mengakui jika mobil dinas yang selama ini digunakannya, yakni Toyota Land Cruiser Prado masih layak digunakan, meskipun telah berusia tujuh tahun. Sebab, pengadaan mobil dinas Land Cruiser Prado terakhir dilakukan pada era kepemimpinan Bupati Suharsono yakni pada tahun 2017.

"Mobil ini masih layak, masih bagus. Masih enak. Ini mobil ini warisan pak Suharsono. Ini limited edition. Ini memang sudah 7 tahun, regulasinya memungkinkan untuk diperbarui, tetapi saya tidak ada keharusan diperbarui," imbuh Halim.

Sebagaimana diketahui, pada Keputusan Gubernur DIY No.497/Kep/2024 tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan HB X tidak hanya mencoret pengadaan mobil dinas untuk bupati Bantul berupa Toyota Land Cruiser senilai Rp2,6 miliar, tapi juga 1 unit Toyota Fortuner 2,8 VRZ  dengan nilai Rp769,9 juta untuk kendaraan dinas Wakil Bupati Bantul.  Serta 1 unit Toyota Fortuner 2,8 VRZ untuk kendaraan dinas Ketua DPRD Bantul dengan nilai Rp769,9 juta.

"Lalu 3 unit Honda Al New HRV RS CVT untuk Wakil Pimpinan DPRD Bantul dengan nilai per unit sebesar Rp557,8 untuk tidak dianggarkan," tulis Sultan.

BACA JUGA: Okupansi Hotel di Sleman Selama Libur Natal dan Tahun Baru Tidak Mencapai 100 Persen

Sementara Wakil Ketua III DPRD Bantul Agung Laksmono mengaku menerima  Keputusan Gubernur DIY No.497/Kep/2024. Sejauh ini, DPRD Bantul akan melaksanakan terkait rekomendasi dari  Keputusan Gubernur DIY No.497/Kep/2024.

"Kami tinggal ngikut saja. Tapi, kan semua kami serahkan ke hasil evaluasi dari gubernur," jelasnya.
Agung juga tidak mempermasalahkan terkait pencoretan mobil dinas yang seharusnya direalisasikan pada APBD 2025.

Sebab, saat ini, dirinya menilai mobil dinas berupa Honda CRV untuk tiga wakil pimpinan DPRD dan Mitsubishi Pajero untuk Ketua DPRD Bantul masih cukup layak digunakan.

"Karena memang ini hasil dari evaluasi gubernur, harus ada rasionalisasi ya kami mengikuti saja," jelasnya.

Menurut Agung, sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY No.497/Kep/2024, DPRD Bantul juga harus melakukan beberapa rasionalisasi anggaran, utamanya untuk kunjungan kerja dan perjalanan dinas. Begitu juga dengan penyertaan modal Daerah sebesar Rp26,7 miliar dan pinjaman daerah kepada BUMD sebesar Rp1 miliar.

Selain itu, Agung juga menyatakan jika sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY No.497/Kep/2024, pihaknya juga melakukan rasionalisasi anggaran. Tujuannya untuk menekan defisit anggaran yang semula mencapai 7,6 persen, saat ini ditekan sampai 5%. 

Ia menjabarkan defisit 5% tersebut, sudah termasuk penganggaran senilai Rp50 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, diakui Agung dengan adanya penganggaran untuk program MBG cukup berpengaruh terhadap anggaran yang ada.

"Ya, mau tidak mau harus dilaksanakan. Ini kan juga salah satu komitmen kami untuk menekan angka defisit dan juga melaksanakan program strategis nasional," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News