Laporan Pendamping Bulan Januari 2013

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.  LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan sebuah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Permasalahan kemiskinan tidak terlepas dari strategi nasional yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat negara tersebut secara keseluruhan. Namun selain strategi nasional tersebut, negara dalam upaya menanggulangi kemiskinan juga mengacu pada kebijakan internasional. Millennium Development Goals (MDGs) merupakan salah satu kebijakan internasional yang membahas penanggulangan kemiskinan, dimana di dalamnya terdapat program-program yang sejatinya berkaitan dengan strategi nasional suatu negara. Sebagai negara yang ikut menandatangani deklarasi MDGs, Indonesia harus memiliki komitmen untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan strategi nasional Indonesia itu sendiri.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem perlindungan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin yang ditujukan untuk mempercepat pencapaian tujuan MDGs, dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang di dalamnya terdapat ibu hamil, balita, anak usia SD dan anak usia SMP. Perolehan bantuan yang besarnya ditentukan oleh banyaknya kategori dalam RTSM yang bersangkutan ini disertai kewajiban peserta PKH untuk menjalankan dua komitmen penting di bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Komitemen bidang kesehatan berlaku bagi ibu hamil dan balita yang harus memeriksakan kesehatannya secara rutin tiap bulan di fasilitas kesehatan terdekat (puskesmas, pustu, poskesdes, posyandu dan lain-lain). Sedangkan untuk peserta didik diwajibkan untuk memenuhi absensi minimal 85% dari hari efektif sekolah setiap bulannya.

Keberadaan PKH bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM serta meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan balita RTSM. Pada akhirnya, PKH diharapkan tdak sekedar mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin , tetapi dapat juga memutuskan rantai kemiskinan itu sendiri.

Kegiatan yang dilakukan pada bulan Januari 2013 sebagaimana akan dipaparkan dalam laporan ini adalah sebagai lanjutan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pendamping pada bulan sebelumnya. Penekanan pada bulan Januari 2013 lebih kepada persiapan pelaksanaan pembayaran pertama yang akan dimulai pada tanggal 7 Januari 2013 untuk tingkat kaupaten, sementara untuk dikecamatan sesuai jadwal tersusun. Untuk Kecamatan Sukoharjo pada desa dampingan saya dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2013.

Selain pembayaran pertama, fokus pada kegiatan bulan Januari adalah memonotoring pelaksanaan UEP kelompok PKH dan melakukan pemetaan peserta PKH dengan melakukan pendataan ulang dengan lebih menitik beratkan kepada keadaan rumah tangga RTSM, seperti status kepemilikan tanah dan rumah serta kepemilikan Usaha Ekonomi Produktif setiap rumah tangga.

Sebagai rekam data pendamping dalam melakukan aktifitas kunjungan selain berupa foto, mengisi buku tamu, juga pendamping membuat buku kunjungan tersendiri untuk menambah tingkat respek para stakeholder yang didatangi. Dalam upaya membagi informasi atas setiap kegiatan yang tidak terangkum dalam laporan secara kedinasan pendamping mengupdatenya dalam blog yang pendamping buat sebagai sarana berbagi informasi atas aktifitas pendamping PKH di Kecamatan Sukoharjo dengan alamat blog : http://pkhpringsewu.blogspot.com .

1.2. GAMBARAN DAERAH DAMPINGAN

Kecamatan Sukoharjo terdiri dari 16 desa terdiri dari Sukoharjo I, Sukoharjo II, Sukoharjo III, Sukoharjo IV, Pandansari, Panggungrejo, Pandansari Selatan, Pandansurat, Keputran, Waringinsari Barat, Sukoyoso, Siliwangi, Sinarbaru,  Sukoharjo III Barat, Panggungrejo Utara, dan Sinarbaru Timur, luas wilayah 67,37 km². Jumlah KK 12.044 (46.372 jiwa), 23.172 laki-laki, 23.200 perempuan. Jumlah RTSM yang terdaftar sebagai calon peserta PKH berjumlah 511 pengurus keluarga.

Wilayah Sukoharjo sebagian besar berupa dataran dan sebagian kecil berupa pegunungan yang tidak terlalu tinggi sehingga bisa dijalankannya sistem pemerintahan dengan baik. dengan kondisi jalan 88 km jalan tanah, 37 km underlag, 40,7 km jalan aspal, 33,7 km jalan kabupaten dan 7 km jalan propinsi. Sementara untuk fasilitas pendidikan terdiri dari 16 TK, 37 SD/MI dan sederajat, 6 SLTP/sederajat, 4 SLTA/sederajat. Fasilitas kesehatan terdiri dari 1 puskesmas dengan 1 unit rawat inap, 2 unit poskesdes, 6 puskesmas pembantu, dan 47 posyandu.

Peta Kecamatan Sukoharjo, daerah yang diarsir adalah desa dampingan saya

Daerah yang diarsir pada gambar peta di atas adalah desa-desa dampingan saya, dalam pembagian desa dampingan sesama pendamping di Kecamatan Sukoharjo disamping berdasarkan kondisi desa setempat juga atas saran dan pertimbangan pihak kecamatan (kasi Trantib) yang memang lebih memahami kondisi masing-masing desa yang ada. Disamping itu agar pembagian desa dampingan bisa proposional dan memudahkan dalam pelaksanaan tugas dampingan, terutama jalur transportasi yang tidak berlompat antar desa dampingan pendamping lain.

BAB II

URAIAN KEGIATAN

No	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Tujuan	Permasalahan Yang Dihadapi
1	2 Januari 2012	Koordinasi di Sekretariat PKH Kabupaten Pringsewu	Perencanaan kegiatan Bimtek Pembayaran Pertama dan Lounching Pembayaran Pertama
2	3 Januari 2013	Bimtek Pembayaran Pertama	Penyampaian teknis terkait pembayaran pertama tahap ke 4 peserta PKH
3	4 – 6 Januari 2013	Kunjungan dan Sosialisasi jadwal pembayaran pertama per desa dampingan dan Satker terkait	Untuk pengaturan peserta saat pembayaran pertama agar bisa lancar dalam proses pengambilan pembayaran di PT POS	Adanya penetapan waktu yang berubah untuk pelaksanaan tiap desa
4	5 Januari 2013	Pertemuan Kelompok PKH “MAWAR”	Sosialisasi jadwal pembayaran pertama dan pembentukan EUP	Masih ada ketidakpahaman peserta tentang UEP
5	7 Januari 2013	Lounching Pembayaran Pertama di Kabupaten Pringsewu	Publikasi tentang dilaksanakannya pembayaran pertama
6	8 – 12 Januari 2013	Pelaksanaan pembayaran pertama di Kecamatan	Penerimaan pembayaran pertama untuk peserta PKH di setiap kecamatan	Cuaca hujan dan keterlambatan datangnya uang bayar
7	8 – 10 Januari 2013	Pelaksanaan Pembayaran pertama di PT POS Sukoharjo untuk Kecamatan Adiluwih dan Sukoharjo	Penerimaan pembayaran pertama untuk peserta PKH	Cuaca hujan dan keterlambatan datangnya uang bayar
8	11 – 20 Januari 2013	Koordinasi ke pihak terkait dan melakukan monitoring peserta PKH pasca penerimaan pembayaran pertama	Koordinasi dalam rangka pemberdayaan kelompok PKH dan mengarahkan peserta PKH dalam pemanfaatan dana bantuan	Masih terdapat salah persepsi dari peserta PKH terkait pemberdayaan kelompok
9	14 Januari 2013	Pertemuan Kelompok PKH “ISTIQOMAH”	Penjelasan pembentukan UEP kelompok	Masih ada peserta yang setengah hati
10	23 Januari 2013	Setor laporan bulanan ke sekretariat UPPKH Kabupaten	Pemenuhan syarat administrasi kerja dan membuat rencana kegiatan bulan selanjutnya
11	21 – 31 Januari 2013	Monitoring peserta PKH dan Pendataan ulang	Untuk membuat diary PKH dan persiapan pemutakhiran data peserta	ART peserta PKH tidak berada di rumah
12	29 Januari 2013	Rakor bulanan pendamping dan operator dengan Dinkes	Konsolidasi dan penyamaan persepsi tentang KePKH dengan Dinkes

BAB III

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

No	Uraian Kegiatan	Masalah	Tindak Lanjut
1	Kunjungan dan Sosialisasi jadwal pembayaran pertama per desa dampingan dan Satker terkait	Adanya penetapan waktu yang berubah untuk pelaksanaan tiap desa	Dilakukan komunikasi yang efektif dan berterusan, termasuk pada saat-saat pelaksanaan pembayaran, serta penjelasan tentang suasana yang terjadi
2	Pertemuan Kelompok PKH “MAWAR”	Masih ada ketidakpahaman peserta tentang UEP	Melakukan koordinasi intensif dan melibatkan unsur pemerintah pekon serta kepala dusun
3	Pelaksanaan Pembayaran pertama di PT POS Sukoharjo untuk Kecamatan Adiluwih dan Sukoharjo	Cuaca hujan dan keterlambatan datangnya uang bayar	Melakukan koordinasi dengan ketua kelompok untuk memobilisasi peserta dan menghindari penumpukan orang di KPC POS Sukoharjo
4	Koordinasi ke pihak terkait dan melakukan monitoring peserta PKH pasca penerimaan pembayaran pertama	Masih terdapat salah persepsi dari peserta PKH terkait pemberdayaan kelompok	Melakukan koordinasi intensif dan melibatkan unsur pemerintah pekon serta kepala dusun, serta pertemuan kelompok lanjutan
5	Pertemuan Kelompok PKH “ISTIQOMAH”	Masih ada peserta yang setengah hati	Menjelaskan pentingnya pembentukan UEP Kelompok sebagai cikal bakal Kube PKH
6	Monitoring peserta PKH dan Pendataan ulang	ART peserta PKH tidak berada di rumah	Memaksimalkan penggalian data dengan ART yang ada

BAB IV

HASIL KEGIATAN YANG DICAPAI

No	Uraian Kegiatan	Tujuan	Hasil Yang Dicapai
1	Koordinasi di Sekretariat PKH Kabupaten Pringsewu	Perencanaan kegiatan Bimtek Pembayaran Pertama dan Lounching Pembayaran Pertama	Disepakati tentang waktu dan tempat pelaksanaan
2	Bimtek Pembayaran Pertama	Penyampaian teknis terkait pembayaran pertama tahap ke 4 peserta PKH	Ada persamaan persepsi tentang pengatasan masalah yang mungkin terjadi saat pembayaran pertama
3	Kunjungan dan Sosialisasi jadwal pembayaran pertama per desa dampingan dan Satker terkait	Untuk pengaturan peserta saat pembayaran pertama agar bisa lancar dalam proses pengambilan pembayaran di PT POS	Pembayaran pertama dapat dilaksanakan tepat waktu dan lancar
4	Pertemuan Kelompok PKH “MAWAR”	Sosialisasi jadwal pembayaran pertama dan pembentukan EUP	Kelompok PKH “MAWAR” sepakat dan berproduksi
5	Lounching Pembayaran Pertama di Kabupaten Pringsewu	Publikasi tentang dilaksanakannya pembayaran pertama	Ada gambaran tentang pelaksanaan pembayaran pertama di kecamatan masing-masing
6	Pelaksanaan Pembayaran pertama di PT POS Sukoharjo untuk Kecamatan Adiluwih dan Sukoharjo	Penerimaan pembayaran pertama untuk peserta PKH	Penerimaan pembayaran terserap 100%
7	Koordinasi ke pihak terkait dan melakukan monitoring peserta PKH pasca penerimaan pembayaran pertama	Koordinasi dalam rangka pemberdayaan kelompok PKH dan mengarahkan peserta PKH dalam pemanfaatan dana bantuan	Disepakati adanya UEP Kelompok dan mengatasi masalah yang timbul secara bersama
8	Pertemuan Kelompok PKH “ISTIQOMAH”	Penjelasan pembentukan UEP kelompok	Masih ada anggota kelompok yang menjalankan keputusan tidak sesuai kesepakatan
9	Setor laporan bulanan ke sekretariat UPPKH Kabupaten	Pemenuhan syarat administrasi kerja dan membuat rencana kegiatan bulan selanjutnya	Terlaksana
10	Monitoring peserta PKH dan Pendataan ulang	Untuk membuat diary PKH dan persiapan pemutakhiran data peserta	Terlaksana secara bertahap
11	Rakor bulanan pendamping dan operator dengan Dinkes	Konsolidasi dan penyamaan persepsi tentang KePKH dengan Dinkes	Kesepemahaman tentang fungsi dan kegunaan KePKH

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  KESIMPULAN

Kesimpulan dari laporan ini adalah :

1.    Penyerapan dana bantuan PKH pada pembayaran pertama tahap keempat terlaksana 100%  dengan tidak ada kendala yang serius.

2.    Terbentuknya UEP pada kelompok PKH dan telah adanya kelompok-kelompok PKH yang berproduksi, ada juga beberapa kelompok yang belum berproduksi.         

3.    Masih ada interpersepsi yang belum sesuai dari peserta PKH akan pentingnya pembentukan UEP kelompok, hingga berpengaruh pada peserta yang lain dalam pelaksanaan hasil keputusan musyawarah bersama.

4.    Adanya dukungan yang kuat dari perangkat desa dan jajarannya dapat membantu kelompok PKH dalam melaksanakan pemberdayaan pada kelompoknya, serta dapat membantu dalam pelaksanaan produksi kelompok.

5.    Sudah terjalinnya koordinasi dan  komunikasi pada tingkat pendamping kabupaten, serta sharing strategi dalam pelaksanaan tugas pendampingan.

5.2        SARAN

Sebagai saran untuk pencapaian peningkatan pelaksanaan PKH di Kecamatan Sukoharjo secara khusus dan di Kabupaten Pringsewu umumnya ada beberapa hal :

1.   Perlu adanya peningkatan intensitas sosialisasi antar dinas terkait di tingkat kabupaten agar bisa lebih membantu sinergi pelaksanaan program di tingkat satker dalam kecamatan masing-masing pendamping.

2.   Perlu adanya upaya dari dinas terkait dalam upaya membantu pendamping dalam pemberdayaan kelompok PKH terutama yang telah terbentuk UEP pada kelompoknya.

3.  Perlu adanya suport dana terkait sosialisasi dan promosi program-program pemberdayaan kelompok PKH yang dilakukan oleh pendamping dari DInas dan Instansi terkait demi tercapainya tujuan bersama PKH.

4.    UPPKH Kabupaten perlu membentangkan terget program bulanan berikutnya agar dapat dijadikan refrensi dalam penetapan rencana kerja dan tergeting pendamping  dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

5.    Perlu pengorganisasian kerja terkait banyaknya RTSM yang belum terakomodir dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan ditahun pertama secara terstruktur dan kesepakatan persepsi tentang batasan calon peserta yang akan diusulkan.

6.    Perlu adanya upaya dari dinas terkait tentang status desa hasil pemekaran, agar mudah dalam pemetaan wilayah dan kepastian alamat RTSM peserta dan calon peserta PKH.

Untuk link download Laporan Bulanan tahun 2014 Klik disini