Papers by Ghunarsa Sujatnika
Revista de Investigações Constitucionais, 2024
This paper will discuss the problems of the impeachment process in Indonesia. This issue focus on... more This paper will discuss the problems of the impeachment process in Indonesia. This issue focus on Articles 7A and 7B of the 1945 Indonesian Constitution. The two articles regulate the reasons for the impeachment process for the President and/or Vice President. This paper highlights two points. First is the impeachment process in Indonesia. Second, regarding the issue of the impeachment process being carried out, whether it can be a reason to abolish the prosecutor’s authority in prosecuting in the case of ne bis in idem or not. This research uses conceptual and historical approaches to analyze the problems discussed. From this study, the authors found that there are still problems in the legal aspect of evidence in the impeachment process, which still opens the possibility of the person being tried in another judicial system. Another finding is that the impeachment process and criminal/civil justice generally have different objects so that a person can be tried again. However, it needs to be strictly regulated in regulations related to the process and post-impeachment so that it no longer creates many interpretations in its implementation.
Media Iuris, 2024
Pengaturan jangka waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam Pasal 8 ayat (2) Undang... more Pengaturan jangka waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengatur waktu sidang MPR dan bukan mengatur penetapan Wakil Presiden terpilih, sehingga masih terdapat permasalahan efektivitas dan efisiensi terpilihnya Wakil. Penelitian ini mengkaji dua hal, yaitu praktik pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden di Indonesia dan konsep ideal pengisian kekosongan jabatan wakil presiden di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan pengaturan kekosongan jabatan Wakil Presiden pada konstitusi beberapa negara. Hasil penelitian menyimpulkan, Pertama, pasca amendemen UUD 1945 telah diatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden karena Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional dan mempertimbangkan faktor efektivitas dan efisien dengan pemilihan melalui MPR. Kedua, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 perlu diperbaiki dengan mengatur satu orang calon, pembatasan waktu terpilihnya Wakil Presiden menjadi tujuh hari, perubahan peran MPR untuk melakukan persetujuan dan pengisian jabatan Wakil Presiden sementara.
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat pada... more Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat pada uji formil di Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dengan diputusnya inkonstitusional bersyarat, berimplikasi pada tidak berlakunya undang-undang tersebut secara optimal. Hal tersebut dikarenakan di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, maupun menerbitkan peraturan pelaksana baru. Hal ini menjadikan UU Cipta Kerja hanya dapat dilaksanakan dengan peraturan pelaksana yang sudah disahkan saja, yang tentunya belum optimal. Hal ini menjadi hambatan bagi penyelenggara perizinan usaha di tingkat daerah, yang harus menyesuaikan dengan sistem perizinan yang baru, namun tanpa regulasi yang cukup. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait perizinan berusaha...
Indonesia Law Review, 2020
The existence of adat (customary law) in Indonesia becomes a source of value for the survival of ... more The existence of adat (customary law) in Indonesia becomes a source of value for the survival of the nation. Each region in Indonesia has different adat that can be used as a reference for the form of governmental system in Indonesia. The 1945 Constitution has recognized the existence of adat government that consisting of various forms of adat that have been adopted long before the 1945 Constitution existed. The existence of adat cannot be separated from national and Islamic values. This research was conducted to find out form of adat institution in Aceh and how the integration of such adat governance in local government system based into national law. Thus, to achieve the objectives, this study was conducted by normative juridical research method with historical approach and comparison with other indigenous peoples in Indonesia.
Salah satu karakteristik agama Islam pada masa awal adalah kejayaan dalam bidang politik. Kejayaa... more Salah satu karakteristik agama Islam pada masa awal adalah kejayaan dalam bidang politik. Kejayaan tersebut terus berlanjut hingga masa kekhalifahan terakhir, yakni Turki Utsmani. Namun demikian, dibalik kejayaan tersebut juga terdapat permasalahan dalam mekanisme pemilihan pemimpin negara. Rasulullah tidak memberikan contoh bagaimana mekanisme pemilihan pemimpin negara dan juga kriteria pemimpin seperti apa yang harus dipilih. Oleh karena itu, secara garis besar terdapat dua model sistem pemilihan, yakni melalui musyawarah oleh ahlul halli wal ‘aqdidan penunjukkan oleh pemimpin sebelumnya. Dalam hal ini, beberapa ulama seperti Imam Al Mawardi, Said Hawwa, dan lainnya juga memberikan pendapatnya terkait kriteria pemimpin, yakni adil, faqih, berwawasan, sehat inderawi, tidak cacat, berani, dan bernasab. Pada konteks Indonesia, akan sedikit sulit menerapkan sistem pemilihan Islam untuk memilih kepala negara, tetapi dapat digunakan beberapa kriteria pemimpin dalam Islam untuk memilih k...
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2018
One debate that has been going on for a long time and has not yet been completed is related to th... more One debate that has been going on for a long time and has not yet been completed is related to the relationship between religion and the state. There are two general opinions on this matter, namely that which separates religion and state life and vice versa argues that religion is an integral part of the life of the state. One way to see how the relationship between God and religion and the state can be seen in the country's constitution, whether the constitution regulates "God" and religion or not. After that, it can be found how the influence of the "Godly Constitution" on constitutional practices in Indonesia and also its comparison with several other countries' constitutions and their influence in the practice of state administration in the country.
Syariti: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 2023
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat pada... more Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat pada uji formil di Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dengan diputusnya inkonstitusional bersyarat, berimplikasi pada tidak berlakunya undang-undang tersebut secara optimal. Hal tersebut dikarenakan di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, maupun menerbitkan peraturan pelaksana baru. Hal ini menjadikan UU Cipta Kerja hanya dapat dilaksanakan dengan peraturan pelaksana yang sudah disahkan saja, yang tentunya belum optimal. Hal ini menjadi hambatan bagi penyelenggara perizinan usaha di tingkat daerah, yang harus menyesuaikan dengan sistem perizinan yang baru, namun tanpa regulasi yang cukup. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait perizinan berusaha di daerah sebelum dan setelah terbitnya UU Cipta Kerja dan pendekatan case approach untuk meneliti dampak diputusnya UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada proses perizinan berusaha di Daerah. Pemerintah Daerah selaku pelaksana di lapangan sesuai yurisdiksinya menjadi bingung dengan penyesuaian pelaksanaan UU Cipta Kerja yang dituntut cepat terlaksana, namun dengan dasar hukum peraturan pelaksana yang seadanya. Setelah penyesuaian oleh pemerintah daerah dilakukan, Pemerintah menerbitkan PERPPU Cipta Kerja yang kemudian merubah kembali pelaksanaan perizinan di lapangan.
Pecikan Pemikiran Makara Merah: Dari FHUI untuk Indonesia, 2021
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kemb... more Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."
Jurnal Hukum dan Pembangunan, Dec 20, 2018
One debate that has been going on for a long time and has not yet been completed is related to th... more One debate that has been going on for a long time and has not yet been completed is related to the relationship between religion and the state. There are two general opinions on this matter, namely that which separates religion and state life and vice versa argues that religion is an integral part of the life of the state. One way to see how the relationship between God and religion and the state can be seen in the country's constitution, whether the constitution regulates "God" and religion or not. After that, it can be found how the influence of the "Godly Constitution" on constitutional practices in Indonesia and also its comparison with several other countries' constitutions and their influence in the practice of state administration in the country.
Uploads
Papers by Ghunarsa Sujatnika