Masuk jadi Menterinya Prabowo, Cak Imin Diberi Posisi Menko?
- VIVA/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar, akan mengisi salah satu pos menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Spekulasi beredar, termasuk politisi yang akrab disapa Cak Imin itu digosipkan menjadi salah satu menteri koordinator, menko.
Terhadap hal itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, enggan berspekulasi soal Cak Imin akan menjabat menteri apa dalam kabinet Prabowo-Gibran. Pihaknya menyerahkan penuh keputusannya kepada Presiden terpilih. Pun, termasuk rumor Cak Imin bakal diplot menteri bidang perekonomian.
“Semoga saja. Itu urusan Prabowo,” kata Jazilul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.
Para Calon Menteri Prabowo Ikut Pembekalan di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang
- Instagram/ Yusril Ihza Mahendra
Namun ditanya kebenaran isu Cak Imin menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jazilul lagi-lagi menyatakan hal itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden RI.
“PKB dari awal sudah menyerahkan posisi apa pun kepada Prabowo. PKB berkomitmen dukung karena mengatasi masalah ekonomi dan sosial,” kata Jazilul.
Jazilul menekankan, partainya memang berkomitmen menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Terutama dalam menghadapi kondisi masyarakat karena beban ekonomi.
“PKB yang ada di dalam kementerian maupun di DPR akan bersama-sama mengatasi masalah itu, mendukung pemerintahan Prabowo. Insya Allah berhasil, insya Allah perekonomian akan bagus,” kata Gus Jazil, biasa ia karib disapa.
Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa lebih baik semua pihak menunggu pengumuman resmi terkait kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran usai resmi menjabat setelah pengambilan sumpah pada 20 Oktober 2024 nanti.
“Yang jelas semua kader PKB merasa terhormat, Muhaimin sudah hadir di Kertanegara,” imbuhnya.
DPR Minta Menag Lobi Arab Saudi Tak Lanjutkan Wacana Batasi Peserta Haji 90 Tahun
Ketua Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama melobi Pemerintah Arab Saudi agar tidak melanjutkan wacana membatasi peserta haji sampai usia maksimal 90 tahun.
