Lompat ke isi

Dadang Suprayogi: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Daftar pustaka: clean up
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.2
Baris 42: Baris 42:
Selama masa Suprayogi menjabat Menteri PU&T, dilangsungkan sejumlah proyek konstruksi skala besar, seperti pembangunan [[Jembatan Ampera]], [[Gelanggang Olahraga Bung Karno|Kompleks Olahraga Senayan]], [[Waduk Jatiluhur]], dan [[Bandara Internasional Ngurah Rai|Bandara Ngurah Rai]].<ref name="45t"/> Dalam [[Kabinet Kerja IV]], jabatan Menko urusan Produksi ditiadakan, namun Suprayogi masih menjabat sebagai Menteri PU&T.{{sfn|Ministry of Information|1968|p=16}} Ia terus memegang jabatan tersebut sampai digantikan oleh [[Sutami]] dalam [[Kabinet Dwikora II]].{{sfn|Ministry of Information|1968|p=22}}
Selama masa Suprayogi menjabat Menteri PU&T, dilangsungkan sejumlah proyek konstruksi skala besar, seperti pembangunan [[Jembatan Ampera]], [[Gelanggang Olahraga Bung Karno|Kompleks Olahraga Senayan]], [[Waduk Jatiluhur]], dan [[Bandara Internasional Ngurah Rai|Bandara Ngurah Rai]].<ref name="45t"/> Dalam [[Kabinet Kerja IV]], jabatan Menko urusan Produksi ditiadakan, namun Suprayogi masih menjabat sebagai Menteri PU&T.{{sfn|Ministry of Information|1968|p=16}} Ia terus memegang jabatan tersebut sampai digantikan oleh [[Sutami]] dalam [[Kabinet Dwikora II]].{{sfn|Ministry of Information|1968|p=22}}


Seusai menjabat sebagai menteri, Suprayogi ditugaskan menjadi ketua [[Badan Pemeriksa Keuangan]] pada tahun 1966. Selama zaman Orde Lama, BPK di bawah kendali langsung presiden, sehingga tidak efektif dan di bawah Suprayogi sejumlah kasus baru mulai ditangani pada tahun 1967.<ref>{{cite book |last1=Crouch |first1=Harold A. |title=The Army and Politics in Indonesia |date=2007 |publisher=Equinox Publishing |isbn=978-979-3780-50-4 |pages=295–296 |url=https://books.google.com/books?id=TJptHWc4i1EC&pg=PA296 |language=en}}</ref> Ia menjabat ketua BPK sampai digantikan [[Umar Wirahadikusumah]] tahun 1973.<ref>{{cite news |title=Umar Wirahadikusumah Gantikan Suprajogi Sebagai Ketua BPK |url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/19685796 |accessdate=21 September 2020 |work=[[Kompas (surat kabar)|Kompas]] |date=26 April 1973 |language=id}}</ref> Setelah selesai di BPK, Suprayogi masuk ke dalam [[Dewan Pertimbangan Agung]] antara 1973 sampai 1978. Pada waktu itu, Suprayogi sudah pensiun dari TNI, dengan pangkat [[letnan jenderal]].<ref name="jhp">Ghazali, Zulfikar (1986). "[http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1216 DPA dalam Sejarah Konstitusi Republik]". ''Jurnal Hukum & Pembangunan''. '''16''' (5): 466</ref>
Seusai menjabat sebagai menteri, Suprayogi ditugaskan menjadi ketua [[Badan Pemeriksa Keuangan]] pada tahun 1966. Selama zaman Orde Lama, BPK di bawah kendali langsung presiden, sehingga tidak efektif dan di bawah Suprayogi sejumlah kasus baru mulai ditangani pada tahun 1967.<ref>{{cite book |last1=Crouch |first1=Harold A. |title=The Army and Politics in Indonesia |date=2007 |publisher=Equinox Publishing |isbn=978-979-3780-50-4 |pages=295–296 |url=https://books.google.com/books?id=TJptHWc4i1EC&pg=PA296 |language=en}}</ref> Ia menjabat ketua BPK sampai digantikan [[Umar Wirahadikusumah]] tahun 1973.<ref>{{cite news |title=Umar Wirahadikusumah Gantikan Suprajogi Sebagai Ketua BPK |url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/19685796 |accessdate=21 September 2020 |work=[[Kompas (surat kabar)|Kompas]] |date=26 April 1973 |language=id}}</ref> Setelah selesai di BPK, Suprayogi masuk ke dalam [[Dewan Pertimbangan Agung]] antara 1973 sampai 1978. Pada waktu itu, Suprayogi sudah pensiun dari TNI, dengan pangkat [[letnan jenderal]].<ref name="jhp">Ghazali, Zulfikar (1986). "[http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1216 DPA dalam Sejarah Konstitusi Republik] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200730074229/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1216 |date=2020-07-30 }}". ''Jurnal Hukum & Pembangunan''. '''16''' (5): 466</ref>


====Olahraga====
====Olahraga====

Revisi per 9 Desember 2022 00.28

Dadang Suprayogi
Suprayogi, ca 1970
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Masa jabatan
1966–1973
Menteri Produksi
Masa jabatan
25 Juni 1958[a] – 13 November 1963
Sebelum
Pendahulu
jabatan dibentuk
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga
Masa jabatan
6 Maret 1962 – 22 Februari 1966
Sebelum
Pengganti
Sutami
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir(1914-04-12)12 April 1914
Bandung, Hindia Belanda
Meninggal13 September 1998(1998-09-13) (umur 84)
Jakarta, Indonesia
Karier militer
Pihak Indonesia
Dinas/cabang Angkatan Darat Indonesia
Pangkat Letnan jenderal
SatuanKodam III/Siliwangi
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Letnan Jenderal TNI (Purn.,) Dadang Suprayogi (atau Suprajogi, 12 April 1914 – 13 September 1998) adalah seorang perwira militer dan politikus Indonesia. Ia bertugas dalam Angkatan Darat Indonesia, termasuk menjadi Panglima Kodam III/Siliwangi, sebelum ia diangkat menjadi menteri oleh Sukarno pada 1958. Ia menjabat sebagai menteri produksi, dan kemudian menteri pekerjaan umum sampai 1966. Setelah itu, ia mengetuai Badan Pemeriksa Keuangan selama lima tahun sebelum memimpin organisasi-organisasi olahraga di Indonesia, termasuk mengepalai Komite Olahraga Nasional Indonesia dan mewakili Indonesia dalam Komite Olimpiade Internasional.

Riwayat Hidup

Masa muda

Suprayogi lahir di Bandung pada tanggal 12 April 1914. Ia mengambil penjurusan ilmu ekonomi di Middelbare Handelsschool di Bandung.[2][3]

Karier

Militer

Ia mulai bekerja sebagai seorang pegawai pemerintah Book Houder dalam pemerintah kota Bandung. Selama zaman Jepang, ia dijadikan inspektur keuangan kota Bandung.[2] Seusai kemerdekaan Indonesia, ia menjadi pemimpin Badan Keamanan Rakyat di kota Bandung, dan selama perang kemerdekaan Suprayogi menjadi anggota Kodam III/Siliwangi (pada masa itu Divisi Siliwangi). Ia menjabat sebagai berbagai macam perwira, seperti ketua persediaan dan kepala staf khusus. Setelah perang kemerdekaan, ia terus mengabdi dalam TNI, dan pada tahun 1955 ia telah diangkat menjadi Direktur Peralatan AD.[3][4]

Pada bulan Agustus 1956, dengan pangkat letnan kolonel, Suprayogi ditunjuk menjadi Panglima Kodam Siliwangi menggantikan Alexander Evert Kawilarang.[4] Sejumlah oknum perwira Siliwangi pada masa itu berencana meluncurkan kudeta, dan salah satu tindakan pertamanya adalah mengumpulkan para komandan resimen dan kodim untuk menyatakan posisinya yang melawan kudeta apapun, dan mendeklarasikan secara publik bahwa kudeta berlawanan dengan posisi Kodam.[5] Sejumlah oknum perwira Siliwangi seperti Kemal Idris belakangan dicopot jabatannya seusai suatu peristiwa dimana satu resimen Siliwangi dikirim ke Jakarta untuk mencoba meluncurkan kudeta, namun dihentikan oleh kesatuan Siliwangi lainnya tanpa pertumpahan darah.[6] Ia digantikan oleh R.A. Kosasih tanggal 20 Februari 1958.[7]

Pemerintahan

Suprayogi pertama ditunjuk sebagai menteri tanggal 25 Juli 1958 oleh presiden Sukarno untuk mengisi jabatan Menteri Negara Stabilisasi Ekonomi dalam Kabinet Djuanda. Pada saat itu ia berpangkat kolonel.[2][8][9] Dalam kabinet berikutnya yakni Kabinet Kerja I, jabatannya diubah jadi Menteri urusan Produksi.[10] Ia tetap memegang jabatan itu dalam Kabinet Kerja II, namun dalam TNI ia dinaikkan pangkat menjadi brigadir jenderal.[11] Ia naik pangkat lagi menjadi mayor jenderal, dan dalam Kabinet Kerja III jabatannya menjadi Menko urusan Produksi, merangkap Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.[12]

Selama masa Suprayogi menjabat Menteri PU&T, dilangsungkan sejumlah proyek konstruksi skala besar, seperti pembangunan Jembatan Ampera, Kompleks Olahraga Senayan, Waduk Jatiluhur, dan Bandara Ngurah Rai.[2] Dalam Kabinet Kerja IV, jabatan Menko urusan Produksi ditiadakan, namun Suprayogi masih menjabat sebagai Menteri PU&T.[13] Ia terus memegang jabatan tersebut sampai digantikan oleh Sutami dalam Kabinet Dwikora II.[14]

Seusai menjabat sebagai menteri, Suprayogi ditugaskan menjadi ketua Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 1966. Selama zaman Orde Lama, BPK di bawah kendali langsung presiden, sehingga tidak efektif dan di bawah Suprayogi sejumlah kasus baru mulai ditangani pada tahun 1967.[15] Ia menjabat ketua BPK sampai digantikan Umar Wirahadikusumah tahun 1973.[16] Setelah selesai di BPK, Suprayogi masuk ke dalam Dewan Pertimbangan Agung antara 1973 sampai 1978. Pada waktu itu, Suprayogi sudah pensiun dari TNI, dengan pangkat letnan jenderal.[17]

Olahraga

Selagi menjabat sebagai menteri produksi, Suprayogi juga sempat menjadi ketua umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI). Sebagai ketua umum PRSI, pada tahun 1960 Suprayogi merupakan tokoh yang mengusulkan sistem pelatihan terpusat untuk atlet-atlet Indonesia, khususnya yang akan dikirim ke Pesta Olahraga Asia 1962 di Jakarta. Sistem yang diusulkan Suprayogi ini belakangan dikenal sebagai sistem Pelatnas dan menjadi basis seleksi dan pelatihan kontingen Indonesia ke depannya.[18] Ia merupakan ketua umum PRSI antara tahun 1953 sampai 1983 dan ketika masa jabatannya berakhir ia dianugerahi gelar "Bapak Renang Indonesia" pada kongres PRSI 1983 di Malang.[19] Sebelum kongres tersebut, Suprayogi memang sudah menyatakan tidak berniat lagi untuk maju sebagai ketua umum.[20]

Setelah selesai menjadi menteri, Suprayogi juga menjadi ketua harian Komite Olahraga Nasional Indonesia sejak bulan Mei 1973 menggantikan Hamengkubuwono IX yang menjadi wakil presiden,[3][21] sampai tahun 1986.[22] Ia juga mewakili Indonesia di Komite Olimpiade Internasional antara 1973 sampai ia pensiun tahun 1989.[22]

Wafat

Suprayogi meninggal di Jakarta pada tanggal 13 September 1998 karena komplikasi sejumlah penyakit. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sebelum meninggal, Suprayogi sudah beberapa tahun berjalan menggunakan tongkat atau duduk di kursi roda. Meski begitu, ia masih menyempatkan mengunjungi pelatnas sejumlah atlet, misalkan pelatnas PBSI 1997.[22]

Catatan

  1. ^ Sebagai Menteri Negara Stabilisasi Ekonomi antara 25 Juni 1958 dan 9 Juli 1959, dan sebagai Menteri Koordinasi antara 6 Maret 1962 sampai 13 November 1963.
  2. ^ Tidak ada Menteri Produksi dalam Kabinet Kerja IV. Kementerian sebelunya yang berada di bawah Kementerian Koordinasi Produksi dibagi menjadi Kementerian Koordinasi Pembangunan dan Kementerian Koordinasi Pertanian.[1]

Referensi

  1. ^ Departemen Penerangan 1968, hlm. 16-17.
  2. ^ a b c d 45 tahun Departemen Pekerjaan Umum. Departemen Pekerjaan Umum. 1990. hlm. 51–52. 
  3. ^ a b c Ringkasan riwayat hidup dan riwayat perjuangan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1977. 2 v. Lembaga Pemilihan Umum. 1978. hlm. 421–423. 
  4. ^ a b McVey 1971, hlm. 161.
  5. ^ McVey 1971, hlm. 162-163.
  6. ^ McVey 1971, hlm. 165-167.
  7. ^ Siliwangi dari masa kemasa. Kodam III/Siliwangi. 1968. hlm. 172. 
  8. ^ Mendjelang dua tahun Kabinet Karya, 9 April 1957 - 9 April 1959. Kementerian Penerangan R.I. 1959. hlm. 3. 
  9. ^ Ministry of Information 1968, hlm. 8.
  10. ^ Ministry of Information 1968, hlm. 9.
  11. ^ Ministry of Information 1968, hlm. 11.
  12. ^ Ministry of Information 1968, hlm. 13.
  13. ^ Ministry of Information 1968, hlm. 16.
  14. ^ Ministry of Information 1968, hlm. 22.
  15. ^ Crouch, Harold A. (2007). The Army and Politics in Indonesia (dalam bahasa Inggris). Equinox Publishing. hlm. 295–296. ISBN 978-979-3780-50-4. 
  16. ^ "Umar Wirahadikusumah Gantikan Suprajogi Sebagai Ketua BPK". Kompas. 26 April 1973. Diakses tanggal 21 September 2020. 
  17. ^ Ghazali, Zulfikar (1986). "DPA dalam Sejarah Konstitusi Republik Diarsipkan 2020-07-30 di Wayback Machine.". Jurnal Hukum & Pembangunan. 16 (5): 466
  18. ^ "Mencari Format Ideal Pembinaan Olahraga". Tempo. 5 September 2010. Diakses tanggal 21 September 2020. 
  19. ^ Laksmi, Brigitta Isworo; Handayani, Primastuti (2008). M.F. Siregar, matahari olahraga Indonesia. Penerbit Buku Kompas. hlm. 248. ISBN 978-979-709-388-4. 
  20. ^ "Suprajogi Tak Mau Lagi Jadi Ketua PRSI * Siregar Calon Pengganti". Kompas. 2 Juli 1983. Diakses tanggal 21 September 2020. 
  21. ^ "Letjen Suprajogi, pejabat ketua umum KONI Pusat". Kompas. 12 Mei 1973. Diakses tanggal 21 September 2020. 
  22. ^ a b c "D Suprajogi Telah Tiada". Kompas. 14 September 1998. Diakses tanggal 21 September 2020. 

Daftar pustaka

Jabatan politik
Didahului oleh:
Hamengkubuwono IX
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
1966—1973
Diteruskan oleh:
Umar Wirahadikusumah
Jabatan militer
Didahului oleh:
Alex Evert Kawilarang
Panglima Kodam Siliwangi
1956—1957
Diteruskan oleh:
R.A. Kosasih