Kabinet Kerja III

Kabinet Kerja III
Kabinet Kerja III
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	8 Maret 1962
Diselesaikan	13 November 1963
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Kerja II
Pengganti	Kabinet Kerja IV

Kabinet Kerja III^[1] adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno. Kabinet ini diumumkan pada 6 Maret 1962 dan bertugas sejak 8 Maret 1962 hingga 13 November 1963. Pada reshuffle kedua ini, Kabinet Kerja dibagi dalam 8 grup atau bidang.

Adapun Program Kabinet Kerja III adalah sebagai berikut :

Memperlengkapi sandang-pangan Rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Menyelenggarakan Keamanan Rakyat dan Negara.
Melanjutkan perjuangan menentang Imperialisme ekonomi dan Imperialisme politik (Irian Barat).

Pimpinan

Presiden
	Soekarno

Anggota

Berikut ini adalah anggota Kabinet Kerja III.

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana Menteri
1	Perdana Menteri	Soekarno	8 Maret 1962	13 November 1963
Menteri dan Wakil Menteri Pertama
2	Menteri Pertama	Djuanda Kartawidjaja^[2]	8 Maret 1962	7 November 1963
3	Wakil Menteri Pertama I	Johannes Leimena^[3]	25 Juni 1962	7 November 1963
3	Wakil Menteri Pertama II	Subandrio^[3]	25 Juni 1962	7 November 1963
Bidang Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri
4	Wakil Menteri Pertama Urusan Luar Negeri	Subandrio	8 Maret 1962	13 November 1963
5	Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri	Subandrio	8 Maret 1962	13 November 1963
Bidang Dalam Negeri
6	Wakil Menteri Pertama Urusan Dalam Negeri	Saharjo^[2]	8 Maret 1962	13 November 1963
7	Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Ipik Gandamana	8 Maret 1962	13 November 1963
8	Menteri Kehakiman	Saharjo^[2]	8 Maret 1962	13 November 1963
9	Menteri / Ketua Mahkamah Agung	Wirjono Prodjodikoro	8 Maret 1962	13 November 1963
Bidang Pertahanan / Keamanan
10	Wakil Menteri Pertama / Menteri / Kepala Staf Angkatan Bersenjata (sebelum 21 Juni 1962 bernama Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan / Keamanan)	Abdul Haris Nasution	8 Maret 1962	13 November 1963
11	Menteri / Kepala Staf Angkatan Darat	Abdul Haris Nasution	8 Maret 1962	23 Juni 1962
11	Menteri / Kepala Staf Angkatan Darat	Ahmad Yani^[4]	23 Juni 1962	13 November 1963
12	Menteri / Kepala Staf Angkatan Laut	R.E. Martadinata	8 Maret 1962	13 November 1963
13	Menteri / Kepala Staf Angkatan Udara	Omar Dhani	8 Maret 1962	13 November 1963
14	Menteri / Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara (sebelum 12 April 1962 bernama Menteri / Kepala Kepolisian Negara)^[5]	Soekarno Djojonegoro	8 Maret 1962	13 November 1963
15	Menteri / Jaksa Agung	R. Kadaroesman	8 Maret 1962	13 November 1963
16	Menteri Urusan Veteran	Sambas Atmadinata	8 Maret 1962	13 November 1963
17	Menteri diperbantukan pada Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan / Keamanan	Hidajat Martaatmadja^[6]	8 Maret 1962	19 Juli 1963
Bidang Produksi
18	Wakil Menteri Pertama Urusan Produksi	Dadang Suprajogi	8 Maret 1962	13 November 1963
19	Menteri Pertanian / Agraria	Sadjarwo Djarwonagoro	8 Maret 1962	13 November 1963
20	Menteri Perburuhan	Ahem Erningpradja	8 Maret 1962	13 November 1963
21	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Dadang Suprajogi	8 Maret 1962	13 November 1963
22	Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan	Chaerul Saleh	8 Maret 1962	13 November 1963
23	Menteri Perindustrian Rakyat	Abdul Azis Saleh	8 Maret 1962	13 November 1963
24	Menteri Research Nasional	Sudjono Djuned Pusponegoro	8 Maret 1962	13 November 1963
Bidang Distribusi
25	Wakil Menteri Pertama Urusan Distribusi	Johannes Leimena	8 Maret 1962	13 November 1963
26	Menteri Perdagangan	Soeharto Sastrosoeyoso	8 Maret 1962	13 November 1963
27	Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata	Djatikoesoemo^[7]	8 Maret 1962	11 April 1963
		Hidajat Martaatmadja^[8] (ad-interim)	11 April 1963	19 Juli 1963
		Hidajat Martaatmadja^[6]	19 Juli 1963	13 November 1963
28	Menteri Perhubungan Laut	Abdulmutalib Danuningrat	8 Maret 1962	13 November 1963
29	Menteri Perhubungan Udara	R. Iskandar	8 Maret 1962	13 November 1963
30	Menteri Koperasi	Achmadi Hadisoemarto	8 Maret 1962	13 November 1963
Bidang Keuangan
31	Wakil Menteri Pertama Urusan Keuangan	Notohamiprodjo	8 Maret 1962	13 November 1963
32	Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan	Notohamiprodjo	8 Maret 1962	13 November 1963
33	Menteri Urusan Anggaran Negara	Arifin Harahap	8 Maret 1962	13 November 1963
34	Menteri Urusan Bank Sentral	Soemarno	8 Maret 1962	13 November 1963
Bidang Kesejahteraan Rakyat
35	Wakil Menteri Pertama Urusan Kesejahteraan Rakyat	Muljadi Djojomartono	8 Maret 1962	13 November 1963
36	Menteri Agama	Sjaifuddin Zuchri	8 Maret 1962	13 November 1963
37	Menteri Sosial	Rusiah Sardjono	8 Maret 1962	13 November 1963
38	Menteri Kesehatan	Satrio	8 Maret 1962	13 November 1963
39	Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan	Prijono	8 Maret 1962	13 November 1963
40	Menteri Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan	Thojib Hadiwidjaja	8 Maret 1962	13 November 1963
41	Menteri Olahraga	Maladi	8 Maret 1962	13 November 1963
Bidang Khusus
42	Wakil Menteri Pertama Urusan Khusus	Mohammad Yamin^[2]	8 Maret 1962	17 Oktober 1962
42	Wakil Menteri Pertama Urusan Khusus	Roeslan Abdulgani^[9]	24 Oktober 1962	13 November 1963
43	Menteri Penerangan	Mohammad Yamin^[2]	8 Maret 1962	17 Oktober 1962
43	Menteri Penerangan	Roeslan Abdulgani^[9]	24 Oktober 1962	13 November 1963
44	Menteri Perhubungan DPR/MPR/DPA/Depernas	W.J. Rumambi	8 Maret 1962	13 November 1963
45	Menteri Penghubung Alim-Ulama	Abdul Fattah Jasin	8 Maret 1962	13 November 1963
46	Menteri / Sekretaris Jenderal Front Nasional	Soedibjo	8 Maret 1962	13 November 1963
Pimpinan Lembaga-Lembaga dengan kedudukan sebagai Wakil Menteri Pertama
47	Wakil Menteri Pertama / Ketua MPRS	Chaerul Saleh	8 Maret 1962	13 November 1963
48	Wakil Menteri Pertama / Ketua DPR-GR	Zainul Arifin Pohan^[2]^[10]	9 Maret 1962	2 Maret 1963
48	Wakil Menteri Pertama / Ketua DPR-GR	Arudji Kartawinata^[11]	4 Maret 1963	13 November 1963
49	Wakil Menteri Pertama / Wakil Ketua DPA	Sartono	8 Maret 1962	13 November 1963
50	Wakil Menteri Pertama / Ketua Dewan Perancang Nasional	Mohammad Yamin^[2]	8 Maret 1962	17 Oktober 1962
50	Wakil Menteri Pertama / Ketua Dewan Perancang Nasional	Roeslan Abdulgani^[9]	24 Oktober 1962	13 November 1963
Wakil-wakil Ketua MPRS dan DPR-GR dengan kedudukan sebagai Menteri
51	Menteri / Wakil Ketua MPRS	Ali Sastroamidjojo^[10]	9 Maret 1962	13 November 1963
		Idham Chalid^[10]	9 Maret 1962	13 November 1963
		D.N. Aidit^[10]	9 Maret 1962	13 November 1963
		Wilujo Puspojudo^[10]	9 Maret 1962	13 November 1963
52	Menteri / Wakil Ketua DPR-GR	Arudji Kartawinata^[10]^[11]	9 Maret 1962	4 Maret 1963
		Achmad Sjaichu^[12]	3 September 1963	13 November 1963
		I Gusti Gde Subamia^[10]	9 Maret 1962	13 November 1963
		M.H. Lukman^[10]	9 Maret 1962	13 November 1963
		Mursalin Daeng Mamangung^[10]	9 Maret 1962	13 November 1963
Menteri Negara
53	Menteri Negara diperbantukan pada Presiden	Iwa Koesoemasoemantri	8 Maret 1962	13 November 1963
54	Menteri / Sekretaris Negara	Mohammad Ichsan^[13]	23 Agustus 1962	13 November 1963
54	Menteri / Sekretaris Negara	Abdul Wahab Surjoadiningrat^[13]	23 Agustus 1962	13 November 1963
55	Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (dihapuskan sejak 14 Mei 1962)	Sri Sultan Hamengkubuwana IX^[14]	8 Maret 1962	14 Mei 1962

Catatan Kaki

^ "Keppres No. 94/ 1962 tentang Reorganisasi Kabinet Kerja". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 6 Maret 1962. Diakses tanggal 4 September 2022.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g Meninggal dunia saat menjabat.
^ ^a ^b Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 1962 tertanggal 25 Juni 1962, Johannes Leimena dan Soebandrio disamping jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertama Urusan Distribusi dan Wakil Menteri Pertama Urusan Luar Negeri masing-masing telah ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertama I dan Wakil Menteri Pertama II, yaitu untuk mewakili Menteri Pertama apabila berhalangan.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 1962 tertanggal 21 Juni 1962, Mayjen TNI Ahmad Yani diangkat sebagai Menteri / Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Dr. Abdul Haris Nasution dan dilantik pada 23 Juni 1962. Dalam surat keputusan ini juga, Nasution tetap menjabat sebagai Wakil Menteri Pertama / Menteri / Kepala Staf Angkatan Bersenjata.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 1962 tertanggal 12 April 1962, sebutan Menteri / Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri / Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara dan keputusan tersebut mempunyai daya surut hingga tanggal 6 Maret 1962.
^ ^a ^b Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 1963 tertanggal 19 Juli 1963, Letjen TNI Hidajat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri diperbantukan kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan / Keamanan dan diangkat sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata menggantikan Letjen TNI G.P.H. Djatikoesoemo yang kemudian diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Persekutuan Tanah Melayu.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1963 tertanggal 11 April 1963, Letjen TNI G.P.H. Djatikoesoemo diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata karena telah diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh pada Pemerintah Persekutuan Tanah Melayu.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1963 tertanggal 27 April 1963, Letjen TNI Hidajat disamping dari jabatannya sebagai Menteri diperbantukan kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan / Keamanan bertindak sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata ad-interim.
^ ^a ^b ^c Sehubungan dengan wafatnya Wakil Menteri Pertama / Ketua Depernas / Menteri Penerangan Mohammad Yamin, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 1962 tertanggal 24 Oktober 1962, Dr. H. Roeslan Abdulgani diangkat sebagai penggantinya.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ Pada 9 Maret 1962, Presiden Soekarno melantik dan mengambil sumpah Ketua dan para Wakil Ketua DPR-GR, serta para Wakil Ketua MPRS.
^ ^a ^b Sehubungan dengan wafatnya Wakil Menteri Pertama / Ketua DPR-GR Zainul Arifin Pohan, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1963 tertanggal 4 Maret 1963, Arudji Kartawinata ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertama / Ketua DPR-GR.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1963 tertanggal 3 September 1963, Achmad Sjaichu ditunjuk sebagai Menteri / Wakil Ketua DPR-GR menggantikan Arudji Kartawinata yang telah diangkat sebagai Wakil Menteri Pertama / Ketua DPR-GR.
^ ^a ^b Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 281 Tahun 1962 tertanggal 23 Agustus 1962, Mohammad Ichsan, S.H. dan Abdul Wahab Surjoadiningrat, S.H. masing-masing diangkat sebagai pejabat Sekretaris Negara dengan kedudukan sebagai Menteri.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 1962 tertanggal 14 Mei 1962, Sri Sultan Hamengkubuwana IX diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sehubungan dengan pembubaran Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

Referensi

Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 181–187, ISBN 979-428-499-8.

Pranala luar

(Indonesia) Profil Kabinet Kerja III pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Kerja II	Kabinet Kerja III 1962–1963	Diteruskan oleh: Kabinet Kerja IV

[1] "Keppres No. 94/ 1962 tentang Reorganisasi Kabinet Kerja". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 6 Maret 1962. Diakses tanggal 4 September 2022.

[RIP-2] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g Meninggal dunia saat menjabat.

[WMP-3] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 1962 tertanggal 25 Juni 1962, Johannes Leimena dan Soebandrio disamping jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertama Urusan Distribusi dan Wakil Menteri Pertama Urusan Luar Negeri masing-masing telah ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertama I dan Wakil Menteri Pertama II, yaitu untuk mewakili Menteri Pertama apabila berhalangan.

[4] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 1962 tertanggal 21 Juni 1962, Mayjen TNI Ahmad Yani diangkat sebagai Menteri / Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Dr. Abdul Haris Nasution dan dilantik pada 23 Juni 1962. Dalam surat keputusan ini juga, Nasution tetap menjabat sebagai Wakil Menteri Pertama / Menteri / Kepala Staf Angkatan Bersenjata.

[5] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 1962 tertanggal 12 April 1962, sebutan Menteri / Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri / Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara dan keputusan tersebut mempunyai daya surut hingga tanggal 6 Maret 1962.

[Hidajat-6] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 1963 tertanggal 19 Juli 1963, Letjen TNI Hidajat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri diperbantukan kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan / Keamanan dan diangkat sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata menggantikan Letjen TNI G.P.H. Djatikoesoemo yang kemudian diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Persekutuan Tanah Melayu.

[7] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1963 tertanggal 11 April 1963, Letjen TNI G.P.H. Djatikoesoemo diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata karena telah diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh pada Pemerintah Persekutuan Tanah Melayu.

[8] Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1963 tertanggal 27 April 1963, Letjen TNI Hidajat disamping dari jabatannya sebagai Menteri diperbantukan kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan / Keamanan bertindak sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata ad-interim.

[Roeslan-9] Sehubungan dengan wafatnya Wakil Menteri Pertama / Ketua Depernas / Menteri Penerangan Mohammad Yamin, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 1962 tertanggal 24 Oktober 1962, Dr. H. Roeslan Abdulgani diangkat sebagai penggantinya.

[DPR/MPR-10] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ Pada 9 Maret 1962, Presiden Soekarno melantik dan mengambil sumpah Ketua dan para Wakil Ketua DPR-GR, serta para Wakil Ketua MPRS.

[Arudji-11] Sehubungan dengan wafatnya Wakil Menteri Pertama / Ketua DPR-GR Zainul Arifin Pohan, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1963 tertanggal 4 Maret 1963, Arudji Kartawinata ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertama / Ketua DPR-GR.

[12] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1963 tertanggal 3 September 1963, Achmad Sjaichu ditunjuk sebagai Menteri / Wakil Ketua DPR-GR menggantikan Arudji Kartawinata yang telah diangkat sebagai Wakil Menteri Pertama / Ketua DPR-GR.

[Setneg-13] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 281 Tahun 1962 tertanggal 23 Agustus 1962, Mohammad Ichsan, S.H. dan Abdul Wahab Surjoadiningrat, S.H. masing-masing diangkat sebagai pejabat Sekretaris Negara dengan kedudukan sebagai Menteri.

[14] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 1962 tertanggal 14 Mei 1962, Sri Sultan Hamengkubuwana IX diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sehubungan dengan pembubaran Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju Merah Putih
Lihat pula: Kementerian Indonesia