Perundingan Linggajati
 Peserta Perundingan saat sedang makan, dari kiri ke kanan: Soekarno, Willem Schermerhorn, Lord Killearn, dan Mohammad Hatta | |
| Jenis | Kesepakatan politik |
|---|---|
| Konteks | Revolusi Nasional Indonesia |
| Dirancang | 15 November 1946 |
| Ditandatangani | 25 Maret 1947 |
| Lokasi | Linggajati, Kuningan, Jawa Barat |
| Penengah |  Britania Raya |
| Pihak | |
Perundingan Linggajati atau Perundingan Kuningan[1] adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggajati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947.[2]
Latar belakang
[sunting | sunting sumber]Masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti contohnya peristiwa 10 November, selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan masalah politik dan militer di Asia. Pada awalnya, Indonesia dan Belanda diajak untuk berunding di Hoge Veluwe yang akan dilaksanakan pada tanggal 14-15 April 1946, tetapi perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatra dan Madura, tetapi Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.[3][4]
Pihak yang terlibat
[sunting | sunting sumber]Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa tokoh yang datang sekaligus mewakili masing-masing pihak. Para tokoh yang terdapat dalam perjanjian bersejarah tersebut, yaitu:[5]
- Pihak Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir sebagai ketua. Ditemani oleh Adnan Kapau Gani, Soesanto Tirtoprodjo, dan Mohamad Roem.
- Pihak Belanda diwakili oleh Willem Schermerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max van Poll, H.J. van Mook serta F de Boer.
- Pihak Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Killearn.
Misi pendahuluan
[sunting | sunting sumber]
Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggajati yang dimulai tanggal 11 November 1946.[2]
Jalannya perundingan
[sunting | sunting sumber]Setelah pemilihan umum Belanda pada tahun 1946, koalisi pemerintahan yang baru terbentuk memutuskan untuk mendirikan "Komisi Jenderal" untuk memulai negosiasi dengan Indonesia. Pemimpin dari komisi ini adalah Willem Schermerhorn. Tujuan didirkannya komisi ini adalah untuk mengatur konstitusi Hindia Belanda pada pasca-Perang Dunia II tanpa memerdekakan koloninya.[6]
Dalam perundingan ini, Wim Schermerhorn beserta komisinya dan Hubertus Johannes van Mook mewakili Belanda, sementara Sutan Sjahrir mewakili Indonesia, dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini.
Hasil perundingan
[sunting | sunting sumber]Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi:[7]
- Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatra,dan Madura.
- Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
- Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
- Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.
Mengenai RIS sendiri, Soekarno menerima kompromi tersebut untuk menghindari perlawanan terhadap Belanda yang sulit dan pemahamannya mengenai sistem republik, maka ia dapat memimpin RIS yang mayoritasnya penduduk Indonesia. Sementara Komisi Jenderal juga menerima kompromi tersebut karena kemungkinan perang dapat dihindari dan hubungan Belanda dengan Indonesia dapat berlanjut.[6]
Pro dan Kontra di kalangan masyarakat Indonesia
[sunting | sunting sumber]Perundingan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perundingan itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia.[8]
Dampak
[sunting | sunting sumber]Perjanjian ini memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Indonesia harus kehilangan wilayah kekuasaannya, berdasarkan perjanjian ini wilayah Indonesia hanya Jawa, Sumatra, dan Madura. Bagi beberapa pihak kehilangan wilayah ini adalah sebuah kesalahan besar. Langkah ini terpaksa diambil dengan pertimbangan delegasi Indonesia adalah kekuatan militer Belanda yang hebat dan militer Indonesia yang apa adanya, apabila perundingan ini tidak membuahkan hasil akan mengakibatkan perang kembali yang akan berdampak buruk bagi Indonesia. Selain itu Indonesia harus ikut dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda.[9]
Namun dalam perjanjian ini Indonesia memiliki dampak positif di mata dunia internasional makin meningkat dengan pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia mendorong negara-negara lain untuk secara sah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.
Pelanggaran Perjanjian
[sunting | sunting sumber]Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.[10]
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
-
Poster di Gedung Perundingan Linggajati yang berisi imbauan pencegahan konflik akibat pro kontra masyarakat Indonesia terhadap hasil perundingan. -
Sutan Sjahrir dan Wim Schermerhorn sedang menyusun Perundingan Linggajati
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Linggadjati Agreement | Netherlands-Indonesia [1946]". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-11-03.
- ^ a b Ricklefs, M. C. (2008) [1981]. A History of Modern Indonesia Since c. 1300 (edisi ke-4th). London: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-54685-1.
- ^ "Museum Konferensi Linggarjati | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia". kemlu.go.id. Diakses tanggal 2020-11-03.
- ^ Touwe, Sem; Hardjasaputra, Sobana; Lubis, Nina H.; Zuhdi, Susanto (2013). "Reaksi Kaum Nasionalis Maluku Dalam Menghadapi Rencana Van Mook Membentuk Negara Federal" (PDF). Jurnal Peneltiian Kemdikbud. 6 (5): 6.
- ^ Serafica Gischa (2020). "Perjanjian Linggarjati: Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya". Kompas.com. Diakses tanggal 9 Januari 2021.
- ^ a b "The 'Linggadjati Agreement'". Indonesia Nederland Society (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-11-03.
- ^ "Indonesia - The National Revolution, 1945-50". countrystudies.us. Diakses tanggal 2020-11-02.
- ^ Okezone (2019-11-12). "Kilas Balik 73 Tahun Lalu, Perundingan Linggarjati yang Tuai Pro-Kontra : Okezone News". Okezone.com. Diakses tanggal 2020-11-03.
- ^ Petrik Matanasi (2017). "Linggarjati: Perjanjian di Rumah Tua Seorang Janda". Tirto.id. Diakses tanggal 9 Januari 2021.
- ^ Agha, Issam Abdul (1961). "The United Nations and national independence: the Indonesian question: A peaceful settlement; the Algerian problem: A case study in evolution study in evolution". ScholarWorks University of Montana: 12.
Bibliografi
[sunting | sunting sumber]- Fischer, Louis (1959). The Story of Indonesia (edisi ke-4th). New York: Harper & Brothers.
- Frederick, William H. & Worden, Robert L., ed. (1993), "The National Revolution, 1945-50", Indonesia: A Country Study, Washington, D.C.: Library of Congress, diakses tanggal 1 December 2009.
- Kahin, George McTurnan (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Ricklefs, M. C. (2008) [1981]. A History of Modern Indonesia Since c. 1300 (edisi ke-4th). London: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-54685-1.
- Taylor, Alastair M. (1960). Indonesian Independence and the United Nations. London: Stevens & Sons.
- Wehl, David (1948). The Birth of Indonesia. London: George Allen & Unwin Ltd.
