Demiliterisasi
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. (April 2013) |
Demiliterisasi adalah pengurangan tentara, senjata, atau kendaraan militer suatu negara ke batas minimum yang telah disepakati. Demiliterisasi biasanya merupakan hasil dari perjanjian damai yang mengakhiri perang atau konflik besar. Pengurangan drastis secara sukarela yang dilakukan oleh tentara yang menang dalam suatu perang disebut demobilisasi.
Demiliterisasi adalah kebijakan di sejumlah negara setelah Perang Dunia I. Pada masa setelah Perang Dunia I, Britania Raya sangat berkurang kekuatan militernya.
Konversi dari kekuatan militer atau paramiliter menjadi seorang warga sipil juga disebut demiliterisasi. Misalnya demiliterisasi Polizia di Stato Italia pada tahun 1981, dan Gendarmerie (polisi federal) Austria bergabung dengan kepolisian nasional, membuat sebuah badan sipil baru.
Demiliterisasi juga dapat merujuk kepada kebijakan memperkerjakan oleh pasukan Sekutu selama pendudukan Jepang dan Jerman setelah Perang Dunia II.[1]
Demiliterisasi juga dapat merujuk kepada pengurangan satu atau lebih jenis senjata atau sistem persenjataan. Lihat: Pengendalian senjata.
Hal ini juga dapat merujuk pada demiliterisasi area spesifik, seperti zona penyangga antara negara-negara yang sebelumnya terlibat dalam konflik bersenjata, lihat: zona demiliterisasi.
Contoh demiliterisasi antara lain:
- Perjanjian Versailles, pasca Perang Dunia I melarang Jerman untuk memiliki angkatan udara, kendaraan lapis baja, dan beberapa jenis kapal angkatan laut. Selain itu, membentuk zona demiliterisasi di Rhineland.
- Pengurangan besar-besaran personel militer di negara-negara Sekutu, setelah Perang Dunia I.
- Perjanjian Angkatan Laut Washington
- Konvensi Senjata Kimia
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Haller, Oliver, Destroying Weapons of Coal, Air and Water: A Critical Evaluation of the American Policy of German Industrial Demilitarization 1945 - 1952 (Philipps-Universität Marburg: Marburg, 2006).