Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) dalam kajian dan analisis kebijakan pengentasan kemiskinan.
"Kerja sama ini dalam rangka mendapatkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan guna mengatasi permasalahan kemiskinan di Palangka Raya," kata Asisten Tiga Pemerintah Kota Palangka Raya Alman P Pakpahan, di Palangka Raya, Senin.
Dia mengatakan bahwa isu pengentasan kemiskinan merupakan salah satu fokus dan selalu menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Namun, kita belum menemukan bentuk kebijakan dan implementasi yang tepat. Penelitian ini menjadi titik awal untuk memformulasikan solusi yang konkret,” katanya.
Baca juga: Palangka Raya luncurkan program PEP untuk tanggulangi kemiskinan
Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya Fauzi Rahman menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan.
Dia yakin hasil kajian yang dipresentasikan Fisipol UMPR mampu memberikan gambaran jelas mengenai akar permasalahan kemiskinan di Kota Palangka Raya.
"Dengan demikian, mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan,” kata Fauzi.
Dekan Fisipol UMPR yang juga bertindak sebagai tenaga ahli dalam penelitian Dr Irwani mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kameloh Baru.
Baca juga: Fisipol UMPR-INHA University Korea Selatan kerja sama berbagai bidang
"Kelurahan ini juga merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan," kata Irwani.
Menurut dia, kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya atau kultur merupakan salah satu bentuk kemiskinan yang paling sulit diatasi.
"Kemiskinan tidak dapat diatasi oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak yang dikenal sebagai collaborative governance," katanya.
Ketua tim peneliti Sadar MIP menambahkan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan, collaborative governance tidak boleh diabaikan.
Baca juga: UMPR-Pemkot Palangka Raya kerja sama peningkatan komunikasi mahasiswa
"Kerja sama ini dalam rangka mendapatkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan guna mengatasi permasalahan kemiskinan di Palangka Raya," kata Asisten Tiga Pemerintah Kota Palangka Raya Alman P Pakpahan, di Palangka Raya, Senin.
Dia mengatakan bahwa isu pengentasan kemiskinan merupakan salah satu fokus dan selalu menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Namun, kita belum menemukan bentuk kebijakan dan implementasi yang tepat. Penelitian ini menjadi titik awal untuk memformulasikan solusi yang konkret,” katanya.
Baca juga: Palangka Raya luncurkan program PEP untuk tanggulangi kemiskinan
Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya Fauzi Rahman menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan.
Dia yakin hasil kajian yang dipresentasikan Fisipol UMPR mampu memberikan gambaran jelas mengenai akar permasalahan kemiskinan di Kota Palangka Raya.
"Dengan demikian, mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan,” kata Fauzi.
Dekan Fisipol UMPR yang juga bertindak sebagai tenaga ahli dalam penelitian Dr Irwani mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kameloh Baru.
Baca juga: Fisipol UMPR-INHA University Korea Selatan kerja sama berbagai bidang
"Kelurahan ini juga merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan," kata Irwani.
Menurut dia, kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya atau kultur merupakan salah satu bentuk kemiskinan yang paling sulit diatasi.
"Kemiskinan tidak dapat diatasi oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak yang dikenal sebagai collaborative governance," katanya.
Ketua tim peneliti Sadar MIP menambahkan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan, collaborative governance tidak boleh diabaikan.
Baca juga: UMPR-Pemkot Palangka Raya kerja sama peningkatan komunikasi mahasiswa
"Penanggulangan kemiskinan harus melibatkan semua pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas bisnis," katanya.
Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
