SlideShare a Scribd company logo

Rule Of law

•Download as PPTX, PDF•
•
Vina Shita R
Vina Shita R

Tugas PKn, UPI

1 of 9
Downloaded 65 times
RULE OF LAW
KEADILAN HARUS BERLAKU UNTUK SETIAP ORANG RULE OF LAW PENGERTIAN FORMAL POWER PENGERTIAAN HAKIKI ORGANIZED PUBLIC IDEOLOGICAL SENSE (Fried Man,1959)
UNSUR POKOK RULE OF LAW Supermasi aturan hukum . Kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh UndangUndang serta keputusan-keputusan peradilan A.V. Dicey
PEMERINTAHAN YANG DEMOKERATIS DI BAWAH RULE OF LAW  PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL  BADAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK  PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS  KEBEBASAN UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT  KEBEBASAN UNTUK BERSERIKAT / BERORGANISASI DAN BEROPOSISI  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PRINSIP-PRINSIP RULE OF LAW SECARA FORMAL (UUD 1945)  Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3)  Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali (pasal 27:1)  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (pasal 28 D:1)  Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ( pasal 28 D: 2)
CIRI-CIRI NEGARA HUKUM  Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi  Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun  Legalitas terwujud dalam segala bentuk
LEMBAGA PENEGAK HUKUM KEPOLISISAN KEJAKSAAN KPK BADAN PERADILAN MA MK PERADILAN TINGGI
BERTANYALAH JIKA BELUM MENGERTI
TERIMAKASIH

More Related Content

Rule Of law

  • 2. KEADILAN HARUS BERLAKU UNTUK SETIAP ORANG RULE OF LAW PENGERTIAN FORMAL POWER PENGERTIAAN HAKIKI ORGANIZED PUBLIC IDEOLOGICAL SENSE (Fried Man,1959)
  • 3. UNSUR POKOK RULE OF LAW Supermasi aturan hukum . Kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh UndangUndang serta keputusan-keputusan peradilan A.V. Dicey
  • 4. PEMERINTAHAN YANG DEMOKERATIS DI BAWAH RULE OF LAW  PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL  BADAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK  PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS  KEBEBASAN UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT  KEBEBASAN UNTUK BERSERIKAT / BERORGANISASI DAN BEROPOSISI  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
  • 5. PRINSIP-PRINSIP RULE OF LAW SECARA FORMAL (UUD 1945)  Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3)  Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali (pasal 27:1)  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (pasal 28 D:1)  Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ( pasal 28 D: 2)
  • 6. CIRI-CIRI NEGARA HUKUM  Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi  Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun  Legalitas terwujud dalam segala bentuk
  • 7. LEMBAGA PENEGAK HUKUM KEPOLISISAN KEJAKSAAN KPK BADAN PERADILAN MA MK PERADILAN TINGGI